Oleh
Ilham handika *
Demokrasi sebuah kata yang akhir-akhir ini sering terdengar di telinga kita. Apalagi ke depan, kata ini akan semakin kencang terdengar mengingat pemilu 2009 kurang lebih setahun lagi. Demokrasi yang memiliki arti harfiah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi yang dalam teorinya menggambarkan suatu keadaan pemerintahan atau struktur kekuasaan yang ideal, sempurna dan tidak memiliki kelemahan sehingga tidak salah negara adidaya Amerika Serikat bangga mengakui sebagai negara paling demokratis di dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia, negara ini pun latah juga mengakui dirinya sebagai negara demokratis. Pertanyaannya apakah benar teori demokrasi berjalan sebagaimana mestinya dimana kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat atau jika kita perkecil lagi dalam dunia kampus sebagai sebuah miniatur negara dimana demokrasi atau kekuasaan oleh mahasiswa, dari mahasiswa dan untuk mahasiswa.
Demokrasi dalam dunia kampus akhir-akhir ini sudah kehilngan tempat di mata mahasiswa. Hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan ketua BEM FKIP. Dari sekitar 3400 mahasiswa FKIP kurang dari 1000 mahasiswa yang memberikan hak suaranya. Lalu kemana 2500 suara mahasiswa lainnya? Hilang ? tentu tidak. Secara teori Ketua BEM yang terpilih bisa dianggap tidak sah karena mayoritas 50 % + 1 belum terpenuhi. Alasan yang diberikan KPU selaku panitia pelaksana Pemilu adalah kurangnya sosialisasi tentang adanya pemilihan ketua BEM. Mahasiswa seharusnya memiliki kesadaran akan pentingya pemilihan ini bagi nasib mahasiswa FKIP 1 tahun ke depan. Kesadaran apa? Kesadaran untuk memilih ketua BEM yang kala itu mengaku secara telak di depan perwakilan UKMF bahwa BEM yang dia Pimpin bobrok dan tidak berpihak pada mahasiswa. Jangan salahkan mahasiswa yang lebih memilih pulang atau nongkrong-nongkrong di kampus daripada memberikan hak suara mereka. Mahasiswa sudah tak perduli lagi dengan BEM karena menurut mereka ketua BEM pastilah dari salah satu UKMF tertentu jadi percuma saja mereka capek-capek ke tempat pemungutan suara karena mereka sudah tau siapa yang sudah pasti menjadi ketua BEM.
Sekarang masihkah kita berharap kepada demokrasi? Sedangkan pilar utamanya yakni mahasiswa sudah tak percaya lagi dengan hasil dari demokrasi itu sendiri. Tepat rasanya mengatakan demokrasi di lingkungan FKIP atau Unram adalah “ demokrasi ecek-ecek”. Demokrasi yang hanya menjadi milik dari sekelompok orang. Hakekat demokrasi yakni dari mahasiwa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa hanya tinggal kenangan yang ada adalah demokrasi dari kelompok, oleh kelompok dan untuk kelompok.
Tiga bulan telah berlalu. Ketua BEM FKIP dan pembantu-pembantunya sudahpun terbentuk namun sampai saat ini kerja nyata dari BEM FKIP belum terlihat. Atau memang waktu tiga terlalu cepat untuk menilai hasil dari sebuah kerja? Memang yang sudah nampak di depan mata adalah pelaksaan OSPEK namun kerja ini sudah bersifat rutin dan akan terus berlajut dari tahun ke tahun. Tulisan ini juga bermaksud sebagai bentuk kritik bagi Ketua BEM. Masalah di FKIP seperti tidak ada di permukaan namun jika di telaah dan dicermati lebih dalam sesungguhnya FKIP menyimpan berbagai soal yang belum ketemu jawabnya. Tak etis menulis masalah itu di sini karena tentunya sang presiden kita ( Ketua BEM red) lebih tau daripada rakyatnya sendiri.
Buktikan bahwa BEM memang ada dan bukan sebagai formalitas saja. Jangan biarkan mahasiswa menyimpulkan sendiri bahwa BEM hanya perpanjangan tangan dari kelompok tertentu. BEM adalah penyambung lidah dengan birokrasi kampus ( Dekan .red) jadi BEM mesti mampu berbaur dengan seluruh elemen yang ada di kampus.
Hidup mahasiswa!!
Hidup kaum miskin kota!!
* Penulis adalah pegiat pers mahasiswa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar